Pada BAB I Konsep Kebijakan Publik disajikan beberapa definisi/pengertian pengertian kebijakan publik menurut para ahli, yang kesimpulannya kebijakan publik
adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan juga petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut terutama dalam bentuk peraturan-peraturan atau dekrit-dekrit pemerintah. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai pentingnya studi kebijakan publik yang memuat deskripsi pentingnya studi kebijakan publik, beberapa ruang lingkup kebijakan publik,
penggolongan studi kebijakan publik, pendekatan dalam studi kebijakan publik, serta
analisis kebijakan publik. Pembahasan ini penting karena analisis kebijakan publik
mempunyai tujuan memberikan rekomendasi kepada public policy maker untuk
memecahkan masalah-masalah publik.

Pada BAB II Masalah, Isu, dan Agenda Kebijakan memuat pembahasan mengenai
permasalahan publik yang tidak ada habis-habisnya, karena masing-masing individu
memiliki kepentingan berbeda-beda. Kepentingan yang berbeda-beda itu membuat
pihak yang berkepentingan (stakeholders) bersuara dan ikut “menitipkan” suaranya
tersebut. Selain dijabarkan masalah publik, pada bab ini juga dijabarkan isu kebijakan. Isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Selain kedua pengertian masalah dan isu kebijakan tersebut, pada bab ini juga dijelaskan perumusan masalah kebijakan dan tipologi masalah kebijakan. Pada Agenda Kebijakan disajikan pembahasan mengenai agenda kebijakan atau disebut agenda setting yang merupakan tahapan penting dalam proses perumusan kebijakan. Agenda setting merupakan tahap dimana diputuskan masalah yang menjadi perhatian pemerintah untuk dibuat menjadi kebijakan.

Pada BAB III Proses Kebijakan dibahas mengenai beberapa rangkaian setelah
proses perumusan masalah, isu, dan agenda kebijakan, yaitu Formulasi Kebijakan,
Adopsi dan Ratifikasi, Implementasi Kebijakan, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan,
serta proses yang terakhir yaitu Revisi dan Terminasi Kebijakan.
Pada Formulasi Kebijakan disajikan pembahasan mengenai formulasi kebijakan
yang merupakan cara untuk memecahkan suatu masalah yang di bentuk oleh para aktor pembuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang ada dan dari sekian banyak alternatif pemecahan yang ada maka dipilih alternatif kebijakan yang terbaik. Pada Adopsi dan Ratifikasi Kebijakan disajikan pembahasan mengenai adopsi dan ratifikasi kebijakan. Tujuan adopsi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintah. Pada Implementasi Kebijakan memuat pembahasan mengenai implementasi kebijakan yang merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil menghasilkan output dan outcomes seperti direncanakan. Pada Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dikemukakan pembahasan mengenai monitoring dan evaluasi kebijakan. Didalam bab tersebut juga dijelaskan mengenai peran dan fungsi monitoring dalam analisis kebijakan, jenis-jenis hasil kebijakan, tujuan dari monitoring, syarat-syarat pelaksanaan kebijakan, pendekatan monitoring, konsep evaluasi kebijakan, pendekatan terhadap evaluasi, model evaluasi kebijakan, pentingnya evaluasi kebijakan, evaluasi formulasi dan implementasi kebijakan, serta evaluasi hasil dan dampak kebijakan.  Pada Revisi dan Terminasi Kebijakan disajikan pembahasan mengenai revisi dan terminasi kebijakan. Revisi kebijakan adalah proses yang terjadi sebagai akibat interaksi dari berbagai pihak yang berkoalisi. Perubahan kebijakan ini, meliputi pengambilan kebijakan baru dan merevisi kebijakan yang sudah ada. Sedangkan terminasi kebijakan bisa dipandang sebagai akhir dari sebuah kebijakan atau program yang telah mencapai tujuan maupun awal dari proses perbaikan kebijakan terdahulu yang keliru. Para pengambil keputusan memiliki tanggung jawab untuk secara peka memantau kebijakan publik mana yang tidak efisien dan efektif dan selanjutnya sesegera mungkin mengeliminir kebijakan tersebut.

Pada BAB IV Rekomendasi Kebijakan memuat pembahasan mengenai
rekomendasi kebijakan. Pada umumnya, hasil analisis terhadap sebuah kebijakan
dituangkan dalam sebuah dokumen yang disebut policy paper, policy brief, dan policy memo. Policy paper adalah sebuah dokumen yang dihasilkan dari sebuah proses dan/atau menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Policy brief merupakan dokumen ringkas dan netral yang berfokus pada isu tertentu yang membutuhkan perhatian pengambil kebijakan, yang memaparkan alasan/rasional pemilihan alternatif kebijakan tertentu yang ada pada tataran perdebatan kebijakan. Sedangkan policy memo adalah rekomendasi singkat akan satu isu kebijakan untuk landasan pembuatan keputusan kebijakan yang bersifat terbatas. Selain ketiga pengertian rekomendasi kebijakan tersebut, dijelaskan pula susunan, tujuan, manfaat, kelebihan, kekurangan, serta contoh bentuk ketiga rekomendasi kebijakan tersebut. 

Pada BAB V Comparative Public Policy (CPP) disajikan pembahasan mengenai comparative public policy yang merupakan suatu metode mempelajari kebijakan publik (meliputi proses kebijakan, hasil kebijakan dan dampak kebijakan) yang dilakukan dengan mengadopsi pendekatan “comparative”, yaitu membandingkan kebijakan tertentu dengan kebijakan yang lain yang ada di negara tertentu dengan yang ada di negara yang lain. CPP meliputi analisis teori dan analisis praktik yang diarahkan untuk memecahkan permasalahan (sebagaimana yang dirumuskan dalam kebijakannya) secara lebih detail dan rinci. 

Pada BAB VI Tantangan Kebijakan Publik disajikan pembahasan mengenai tantangan kebijakan publik. Tantangan kebijakan publik muncul karena dalam setiap proses kebijakan publik selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan (gap) antara apa yang “diharapkan” oleh pembuat kebijakan dengan apa yang “nyatanya” dicapai sebagai hasil atau kinerja dari pelaksanaan kebijakan. Sederhananya adalah setiap kebijakan publik mengandung risiko untuk gagal. Kegagalan kebijakan tentu terjadi karena 2 (dua) hal, pertama tidak terimplementasikan dan kedua implementasi yang tidak berhasil. Selain kedua alasan kegagalan kebijakan tersebut, didalam bab ini dibahas pula penyebab permasalahan dan tantangan kebijakan publik di Indonesia, serta kebijakan publik deliberatif dan tantangannya. 

Pada BAB VII Kebijakan Publik Yang Unggul disajikan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kebijakan sehingga membuatnya unggul. Kegagalan atau keberhasilan suatu negara yang terlanda krisis untuk bangkit sama cepat dengan bangsa-bangsa lain yang terlanda krisis, tergantung kepada ketersediaan kebijakan publik yang unggul dari negara tersebut. Diantara faktor-faktor yang membuat kebijakan itu sendiri unggul adalah pendapatan perkapita, pembangunan manusia, serta pelayanan publik. Didalam bab ini juga dibahas mengenai kebijakan publik yang ideal dan kebijakan publik yang baik (pro publik).